“Politik yang semula bermakna sangat tinggi untuk kemaslahatan kemudian akan berubah ketika muncul indikasi kecurangan dan ini ada dalam proses,” jelas Jazilul.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar ( AMIN) telah merasakan adanya potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparat sejak awal.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (20/11/2023).
Jazilul Fawaid menuturkan, apa yang dikatakannya tersebut bukan tanpa alasan. AMIN ujarnya, telah merasakan dan mengalami sejumlah peristiwa sebelum menyatakan hal tersebut, yakni upaya dari pihak tertentu yang hendak membatalkan kampanye narasi perubahan.
“Kalau AMIN dari awal. Kalau baliho misalkan diturunkan buat kubu AMIN tak masalah kalau itu melanggar tempatnya. Yang jelas kubu AMIN enggak boleh menurunkan narasi perubahan,” kata Jazilul dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (20/11) malam. “Dari awal narasi perubahan ini ingin di-takedown sebenarnya,” lanjutnya.
Meski demikain, Jazilul enggan membeberkan siapa pihak yang sempat berupaya menjegal narasi perubahan yang digelorakan kubu AMIN. Tidak ingin menuding kelompok manapun, namun Jazilul merasakan betapa upaya penjegalan terus dilakukan meski tidak terang-terangan alias dilakukan secara sangat halus, sehingga tidak mudah dibuktikan.
“Apa yang dirasakan Pak Anies, apa yang dirasakan Pak Muhaimin memang ketika terjadi model kecurangan pola seperti itu itu sangat halus, tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan,” tutur Jazilul.
Putusan MK mengubah aturan main Pilpres 2024
Tidak bisa dipungkiri ujar Jazilul, bahwa penilaian munculnya isu kecurangan dan netralitas yang muncul sebelum Pilpres 2024 ini dimulai sejak putusan MK yang mengubah aturan main di Pilpres 2024.
Putusan MK tersebut, ujarnya mengubah definisi politik jelang Pilpres 2024 menjadi sekadar politik untuk memenuhi ambisi untuk berkuasa.
“Politik yang semula bermakna sangat tinggi untuk kemaslahatan kemudian akan berubah ketika muncul indikasi kecurangan dan ini ada dalam proses,” jelas Jazilul.
Wapres Ma’ruf Amin serukan semua aparat jaga netralitas Pemilu 2024
Sebelumnya Wapres Ma’ruf Amin menyerukan kepada semua penyelenggara negara, aparat negara, hingga institusi pendidikan untuk netral dalam gelaran Pemilu 2024.
“Ya untuk semua gubernur dan pejabat-pejabat Gubernur, bukan hanya di Jawa Timur, di semua daerah ya supaya tetap bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11).
Di sisi lain, Ma’ruf menegaskan para gubernur definitif tak perlu mundur dari jabatannya ketika masuk dalam timses paslon tertentu.
Namun, ia meminta para gubernur harus cuti ketika ikut melibatkan diri dalam kampanye sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ya sesuai aturan saja. Sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga harus menjalankan tugasnya dengan baik ya. Saya kira aturannya sudah ada, kalau dia pemain, yang dia main pada saat cuti, saya kira gitu kan,” kata dia.
Tak cuma gubernur, Ma’ruf mengatakan semua kampus di Indonesia juga harus bersikap netral jelang Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan merespons penolakan kehadiran capres nomor urut satu Anies Baswedan menghadiri sebuah acara diskusi sebagai narasumber di UGM. “Ya perguruan tinggi harus netral,” kata dia.
Ma’ruf juga menyinggung permintaannya kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk netral di Pilpres 2024. Baginya, sebuah institusi MUI harus netral, sementara orang-orangnya diberikan kebebasan memilih.
“Urusan memilih itu ada soal hati dan bersifat personal. Jadi, tapi lembaga harus netral,” kata dia. (***)
