- “Usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU politik, isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang,” kata Wasekjen PKB Syaiful Huda di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
- “Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI nggak diperbincangkan, nggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres,” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong adanya revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. Salah satu yang mendapat perhatian adalah usulan terkait pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2029 yang dipisah.
Demikian salah satu hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, yang disampaikan oleh Wasekjen PKB Syaiful Huda di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).
Sebagaimana diketahui Mukernas PKB diselenggarakan sebagai bagian rangkaian Harlah ke-26 PKB yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).
“Usulan PKB untuk mendorong revisi paket UU politik, isinya salah satunya adalah PKB mendorong supaya pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada tahun 2029 yang akan datang,” kata Wasekjen PKB Syaiful Huda.
Tujuannya agar pelaksanaan pilpres dan pileg menjadi lebih fokus. Pasalnya, ujar Waketum PKB Jazilul Fawaid, pelaksanaan pilpres dan pileg yang dilaksanakan secara serentak, membuat pemilihan calon anggota Dewan kurang diminati.
“Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI nggak diperbincangkan, nggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres,” kata Jazilul.
“Bahkan kita sendiri itu lebih banyak kampanye pilpres daripada kampanye kita sendiri,” sambungnya.
Jazilul menilai jika pilpres dan pileg dipisah akan lebih efektif. Sebab itu, dia pun merekomendasikan agar pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah pada Pemilu 2029.
“Pengalaman inilah (Pemilu 2024), yang kemudian saya yakin nanti disampaikan ke partai dan masyarakat efektif nggak gitu ini yang mau kita koreksi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jazilul menyampaikan hasil lainnya dari Mukernas PKB. Salah satunya, ialah meminta pemerintah membuat skenario untuk mencegah PHK massal.
“Mukernas merekomendasikan agar pemerintah serius untuk menangani masalah judi online dan pinjaman online yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk dan sistem ekonomi juga terhambat,” ujarnya.
“Juga sampai di mukernas agar pemerintah juga mewaspadai dengan serius karena Indonesia saat ini akan dijadikan pasar narkoba internasional, karena narkoba ini adalah darurat atau bahayanya kepada generasi kita ke depan,” imbuh dia. (***)
