Sejumlah ulama dan kian menggelar pertemuan dan merilis sembilan rekomendasi untuk perbaikan perilaku elit PBNU atau jika diabaikan, mereka menuntut dilakukan MLB NU.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Suasana internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang memanas, dengan sejumlah ulama dan nahdliyin di daerah merasa resah dan kebingungan atas sikap dan tindakan yang diambil oleh para elite PBNU.
Di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Syaifullah Yusuf, berbagai kebijakan dan keputusan yang dinilai menimbulkan kontroversi telah menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU).
Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain tindakan pembekuan, pemecatan, dan likuidasi struktur pengurus NU di berbagai daerah, serta sikap diam PBNU dalam menangani isu-isu nasional yang krusial.
Selain itu, pernyataan-pernyataan kontroversial dari elite PBNU yang kerap memancing kegaduhan dan konflik horisontal, penerimaan konsesi tambang yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai NU, penolakan terhadap Pansus Haji oleh DPR RI, serta upaya untuk mengambil alih partai politik tertentu, telah memicu keresahan yang meluas.
Jaringan Nahdliyyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU), sebuah komunitas yang terdiri dari para ulama dan tokoh NU, menyatakan sikap tegas atas situasi ini.
Dalam sebuah pertemuan di Yogyakarta pada Sabtu (11/8/2024), mereka mengeluarkan sembilan rekomendasi kepada PBNU, menuntut perubahan mendasar dalam kepemimpinan dan kebijakan organisasi.
“Kami merasa perlu untuk menyatakan sikap berdasarkan nilai-nilai dasar Qanun Asasi, Khitthah Nahdliyah, dan AD/ART yang menjadi konstitusi Nahdlatul Ulama. Sebagai Ormas diniyah-ijtima’iyyah, NU seharusnya fokus pada khidmah untuk kemaslahatan umat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan terutama agama. Politik praktis adalah ranah partai politik yang seharusnya tidak dimasuki oleh PBNU, sebagaimana mandat Khittah NU hasil Muktamar 1984,” bunyi pernyataan sikap JNPK-NU.
Berikut 9 Rekomendasi JNPK-NU untuk PBNU tersebut, yakni:
1. Menjaga Ukhuwah Nahdliyyah dan Ukhuwah Wathaniyah: JNPK-NU mengimbau semua pihak, terutama PBNU, untuk menjaga persatuan di kalangan warga NU dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
2. Kembali Meneguhkan Khitthah: Meminta PBNU menegaskan kembali komitmennya terhadap Khitthah NU dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan civil society yang independen, tidak terlibat dalam politik praktis.
3. Menghentikan Tindakan Penyulut Konflik: PBNU diminta segera menghentikan tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik di antara sesama warga Nahdliyyin.
4. Evaluasi Arah Kepemimpinan: JNPK-NU mendorong PBNU untuk mengevaluasi arah kepemimpinan dan kebijakan organisasi agar sejalan dengan mandat konstitusi NU. 5. Meluruskan Penyimpangan Sejarah: Memohon agar PBNU meluruskan penyimpangan sejarah dan merawat makam-makam pendiri NU dengan baik.
6. Pertanyakan Larangan Iuran Warga: Mempertanyakan kebijakan pelarangan penarikan iuran warga (‘ianah syahriah), yang sebenarnya telah diatur dalam AD/ART NU.
7. Bangun Ekonomi Kerakyatan: Mendorong PBNU untuk membangun ekonomi kerakyatan demi kemandirian ekonomi, tanpa bergantung pada politik ekonomi kekuasaan, terutama dengan menolak konsesi tambang batubara yang dinilai merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
8. Dukung Pansus Haji DPR RI: Memohon PBNU untuk bersikap kenegarawanan dengan mendukung Pansus Haji DPR RI sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Fokus pada Masalah Keummatan: JNPK-NU berharap PBNU lebih memperhatikan masalah-masalah keummatan daripada terjebak dalam politik kekuasaan, agar marwah NU sebagai organisasi sosial keagamaan tetap terjaga.
Jika Rekomendasi Diabaikan
Dalam pernyataan sikap tersebut, JNPK-NU juga menegaskan bahwa jika sembilan rekomendasi tersebut diabaikan, mereka dengan segala hormat akan meminta para elite PBNU yang berkonflik untuk mundur atau menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Hal ini dirasa perlu karena tindakan para elite PBNU dinilai telah jauh menyimpang dari konstitusi NU.
“Jika 9 rekomendasi tersebut diabaikan, maka dengan segala hormat, kami memohon elite PBNU yang berkonflik mundur atau menyelenggarakan MLB karena dirasa sudah jauh dari perilaku yang berpijak pada konstitusi NU,”tegas pernyataan sikap tersebut.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh besar NU, termasuk Syuriah PBNU dan Ketua Nasional FKUB, Kiai Abdul Muhaimin; Gus Baihaqi, mantan Ketua PBNU dan Sekjen Forum Pesantren; Kiai Imam Aziz, mantan Ketua PBNU sekaligus pendiri LKiS dan Ketua OC Muktamar NU Jombang dan Lampung; Kiai Marzuki Kurdi, mantan Ketua Lakpesdam era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur); serta Kiai Nur Kholik Ridwan, Ketua Lakpesdam DIY dan pengasuh Pesantren Bumi Cendekia Yogya.
Berikut Anggota JNPK-NU yang turut hadir:
1. Abdul Aziz
2. Abdul Waidl
3. Abdurrahman Az
4. Aguk Irawan
5. Ahmad Amirul Subekan
6. Ahmad Solehudin
7. Arifudin
8. Aris Anwar
9. Awwaludin Muhammad
10. Azkya Muzlifatul Tammah
11. Dimyati
12. Nurudin Amin
13. Fahmi Basya
14. Abdul Waidl
15. Ghufron
16. Hasan Basri
17. Hidayatut Thoyyibah
18. Hindun
19. Ichwan
20. Imam Baehaqi
21. Imron Rosyadi
22. Ismahfudi
23. Janet Nur Jannah
24. KH Marzuki Kurdi
25. KH. Abdul Muhaimin
26. KH. Imam Aziz
27. Luthfi Rahman
28. Mathori A. Elwa
29. Mustafid
30. Mustagfiroh Rahayu
31. Imam Nawawi
32. Nur Kholiq Ridwan
33. Sabar Imron
34. Sarijo
35. Siti Amirotus Sholihah
36. Soegi
37. Titi Fatihah
38. Yaqin
39. Yusuf Anas
40. Zuhdi Abdurrahman
Kehadiran para tokoh ini menandakan bahwa gerakan ini bukanlah sekadar suara minoritas, melainkan representasi dari kekhawatiran yang mendalam di kalangan ulama dan nahdliyin terhadap arah yang sedang diambil oleh PBNU.
Dengan tuntutan MLB PBNU yang dilontarkan, bola kini berada di tangan para elite PBNU untuk merespons dan mengambil langkah yang tepat demi menjaga marwah dan masa depan NU.(***)
