WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Pangan

Ia memastikan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat itu.

PKBTalk24, Jakarta ~ WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan impor pangan. Menurutnya, kebijakan impor yang dilakukan pemerintah baru-baru ini merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik.

Ia memastikan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat itu.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi live streaming bertajuk ‘Kongkow Berfaedah’ secara virtual yang diselenggarakan Tim Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/3/2021).

Menurutnya, di tengah memasuki masa panen raya seharusnya masyarakat dapat menikmati pangan hasil pertanian dalam negeri, bukan malah dibanjiri dengan impor pangan.

“Jadi, satu, kalau untuk isu impor satu juta ton kita di Komisi IV secara bersama-sama sepakat menolak hal tersebut. Terutama kita Komisi IV menolak importasi, terutama ketika sedang ada panen raya. Kan panen raya di depan mata. Sebaiknya itu perlu dievaluasi untuk impor beras, dan ini sudah tegas bahwa kita di Komisi IV menolak itu,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini.

Anggia mengatakan saat ini data status ketahanan pangan Indonesia juga tengah meningkat. Artinya ada optimisme bagi masyarakat Indonesia memiliki ketahanan pangan yang prima. Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan membuktikan hal tersebut dengan melakukan inspeksi lapangan.

“Apabila bahwa kita lihat dan kita memastikan bahwa stok pangan aman, kita menolak (impor). Kalau kita melihat bahwa stok pangan ini aman ya. Ada optimisme meskipun harus mulai kita buktikan. Kita juga ingin tahu data di pemerintah dan kita inginnya itu jujur, jadi benar tidak karena bencana alam ini akan mempengaruhi produktivitas pangan kita,” imbuhnya.