“Inpres Nomor 8 Tahun 2025 sudah menjadi panduan kita bersama. Di dalamnya, peran Kemensos dan Kemendikdasmen sudah diatur dengan jelas,” ujar Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).
PKBTalk24 | Jakarta ~ Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan peluncuran Sekolah Rakyat, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Persiapan ini mencakup proses rekrutmen guru, calon peserta didik, hingga penyusunan kurikulum.
Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, saat berkunjung ke Kantor Kemendikdasmen.
“Inpres Nomor 8 Tahun 2025 sudah menjadi panduan kita bersama. Di dalamnya, peran Kemensos dan Kemendikdasmen sudah diatur dengan jelas,” ujar Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).
Saifullah menjelaskan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan untuk mendetailkan pembagian tugas, mulai dari proses seleksi guru, penyusunan kurikulum, hingga rekrutmen peserta didik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa proses rekrutmen guru Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui skema kontrak kerja individu, bukan dengan sistem ASN.
“Para guru yang direkrut akan bekerja secara penuh waktu dan fokus mengajar di Sekolah Rakyat. Mereka tidak berstatus ASN, tapi dikontrak secara profesional,” jelas Abdul Mu’ti.
Ia juga menyebutkan bahwa para guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan diprioritaskan. Selain itu, mereka juga harus mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran. “Sejak awal, kami akan pastikan bahwa mereka full-time, dan komitmennya harus jelas sejak awal,” tegasnya.
Terkait jabatan kepala sekolah, Abdul menjelaskan bahwa penentuannya akan menyesuaikan jumlah siswa di setiap lokasi. Dalam satu lokasi, bisa jadi hanya ada satu kepala sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sekaligus.
“Data nama-nama guru yang akan bertugas akan diserahkan pada 24 April mendatang,” tambahnya.
Mengenai kurikulum, Sekolah Rakyat akan menggunakan pendekatan individual atau individual approach, yang berarti setiap siswa akan dipetakan terlebih dahulu kemampuannya sejak awal.
“Konsep Sekolah Rakyat memang berbeda. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Sistemnya multi entry, multi exit,” ujarnya.
Namun, Abdul menekankan bahwa konsep multi entry, multi exit bukan berarti siswa bisa keluar seenaknya, melainkan siswa bisa mulai belajar kapan saja, dan menyelesaikan pembelajaran sesuai capaian masing-masing.
“Yang penting mereka bisa belajar, berkembang, dan karakter mereka terbentuk, terutama lewat pembinaan di asrama,” katanya.
Untuk proses rekrutmen peserta didik, pemerintah akan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diintegrasikan dengan Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN).
“Kami akan mencocokkan data dari dapodik dan DTSEN. Jika ada anak dari kelompok desil 1 dan 2 yang belum terdata di dapodik, maka mereka dianggap putus sekolah, dan itulah calon peserta Sekolah Rakyat,” tutup Abdul. (AKH)
