RAPBD 2026 memberi ruang fiskal yang cukup. Total Rp95,35 triliun dengan belanja Rp88,35 triliun. Namun ruang itu harus diarahkan ke belanja yang punya dampak langsung pada warga, bukan sekadar proyek mercusuar.
__________
Oleh: M. Fuadi Luthfi | Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta
PKBTalk24 | Jakarta ~ Jakarta adalah kota dengan wajah paradoks. Ia menjadi magnet bagi ekonomi nasional, pusat pemerintahan, sekaligus ruang hidup bagi lebih dari sepuluh juta jiwa. Namun di balik kemegahan gedung pencakar langit, tersimpan tantangan lingkungan yang kian menekan kualitas hidup warganya. Masalah banjir, polusi udara, dan sampah belum pernah benar-benar teratasi. Semua itu diperburuk oleh kemacetan lalu lintas yang kronis, kualitas udara yang tidak sehat, serta angka stunting yang masih tinggi.
Fraksi PKB memandang bahwa RAPBD 2026 harus diarahkan secara jelas pada prioritas menata lingkungan hidup. Hanya dengan keberanian mengalokasikan anggaran berbasis hasil nyata, Jakarta bisa keluar dari lingkaran masalah yang terus berulang.
Potret Jakarta: macet, udara kotor, dan gizi buruk
Data lalu lintas internasional menempatkan Jakarta dalam jajaran kota dengan tingkat kemacetan tinggi di dunia. Rata-rata warga Jakarta bisa kehilangan ratusan jam setiap tahun hanya untuk terjebak di jalan. Waktu produktif yang hilang ini bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap emisi gas buang kendaraan yang menjadi sumber utama polusi udara.
Kualitas udara kita menunjukkan kondisi darurat. Konsentrasi rata-rata dari partikel udara sangat halus (PM2.5) tahunan Jakarta pada 2024 tercatat sekitar 41,7 µg/m³ — lebih dari delapan kali lipat di atas ambang batas aman WHO. Angka ini menempatkan kualitas udara Jakarta pada kategori “tidak sehat” bagi kelompok sensitif, terutama anak-anak dan lansia. Setiap tarikan napas di Jakarta sesungguhnya sedang mempertaruhkan kesehatan paru-paru warganya.
Lingkungan yang tercemar juga berkaitan erat dengan masalah gizi. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting di Jakarta masih berada di kisaran 17 persen. Artinya, hampir dua dari sepuluh anak di ibu kota tumbuh dengan tinggi badan di bawah standar usianya. Stunting bukan hanya soal tubuh pendek, melainkan ancaman jangka panjang terhadap kecerdasan dan daya saing generasi mendatang. Akar masalahnya tidak bisa dilepaskan dari akses air bersih, sanitasi, dan lingkungan sehat.
Tiga prioritas lingkungan hidup RAPBD 2026
Pertama, banjir. Setiap musim hujan, sebagian wilayah Jakarta masih berubah menjadi kolam dadakan. Pompa-pompa besar memang dioperasikan, tetapi itu hanya solusi hilir. Akar masalahnya ada pada tata ruang yang tidak konsisten, berkurangnya daerah resapan, dan buruknya koordinasi lintas-wilayah. Belanja RAPBD 2026 harus diarahkan tidak hanya pada infrastruktur baru, tetapi juga pada operasi dan pemeliharaan yang konsisten: normalisasi sungai, pembangunan waduk dan kolam retensi, serta solusi berbasis alam seperti taman resapan.
Kedua, polusi udara. Tidak ada jalan keluar lain kecuali mengurangi sumber emisinya. Itu berarti mempercepat elektrifikasi angkutan umum, memperbanyak jalur non-motorized transport, dan memberi insentif bagi peremajaan kendaraan berat. RAPBD harus berani mengalokasikan belanja transportasi publik secara masif, karena setiap bus listrik yang beroperasi menggantikan puluhan kendaraan pribadi.
Ketiga, sampah. Jakarta menghasilkan lebih dari tujuh ribu ton sampah setiap hari. Tanpa pengolahan yang memadai, sampah hanya berpindah dari rumah warga ke Tempat Pembuangan Akhir. RAPBD 2026 harus memberi insentif pengurangan sampah dari sumber, memperkuat daur ulang, serta membangun fasilitas pengolahan terpadu. Yang lebih penting, indikator keberhasilan bukan sekadar banyaknya program, tetapi berapa ton sampah yang benar-benar tidak lagi berakhir di TPA.
Ukuran keberhasilan: bukan proyek, melainkan hasil nyata
Fraksi PKB menekankan pentingnya indikator berbasis hasil. Anggaran banjir harus diukur dari berkurangnya titik genangan dan lamanya waktu surut. Anggaran polusi udara dari turunnya rata-rata PM2.5 tahunan. Anggaran transportasi dari menurunnya menit perjalanan di koridor utama. Anggaran air bersih dari meningkatnya jam alir dan cakupan sambungan rumah tangga. Dan yang terpenting, seluruh program kesehatan-lingkungan diukur dari penurunan angka stunting.
RAPBD 2026 memberi ruang fiskal yang cukup. Total Rp95,35 triliun dengan belanja Rp88,35 triliun. Namun ruang itu harus diarahkan ke belanja yang punya dampak langsung pada warga, bukan sekadar proyek mercusuar.
Air: jantung dari keadilan lingkungan
Dari semua masalah lingkungan, air adalah simpul terpenting. Tanpa air bersih, sulit menurunkan angka stunting, menjaga kesehatan, atau memperbaiki kualitas hidup. Namun faktanya, PAM Jaya masih menghadapi tantangan serius. Tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) masih berada di kisaran 46 persen. Itu berarti hampir separuh air yang diproduksi hilang di jalan sebelum sampai ke keran warga.
Selain itu, cakupan sambungan perpipaan masih belum menyentuh seluruh masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak warga miskin kota yang masih bergantung pada air tanah atau air eceran dengan harga lebih mahal. Kondisi ini bukan hanya ketidakadilan sosial, tetapi juga memperburuk penurunan muka tanah yang membuat Jakarta semakin rentan tenggelam.
Transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda adalah momentum penting. Dengan status baru, PAM Jaya dapat lebih fleksibel mencari pendanaan, mempercepat rehabilitasi jaringan pipa, dan menerapkan teknologi pintar seperti smart metering dan district metered area (DMA) untuk menurunkan NRW. Tetapi transformasi ini tidak boleh menjadi alasan untuk menjadikan air sebagai komoditas semata.
Fraksi PKB menegaskan, ada tiga pagar pengaman yang harus dijaga:
- Public Service Obligation (PSO) yang memastikan masyarakat miskin tetap mendapat tarif lifeline.
- Golden share Pemprov untuk melindungi aset strategis agar tidak jatuh ke kepentingan sempit.
- Pendanaan terikat (ring-fenced financing) untuk proyek pengurangan NRW, sehingga setiap rupiah benar-benar kembali pada pelayanan publik.
Afirmasi pendidikan pesantren: keadilan sosial yang tak kalah penting
Selain menyoroti aspek lingkungan hidup dan air bersih, Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi pesantren. Pesantren selama ini terbukti menjadi benteng moral, pusat pendidikan karakter, sekaligus lembaga yang melahirkan sumber daya manusia berkualitas bagi bangsa. Namun, perhatian pemerintah daerah terhadap ekosistem pesantren di Jakarta masih minim.
Karena itu, FPKB mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pesantren. Perda ini diharapkan menjadi landasan afirmatif untuk:
- memastikan dukungan anggaran bagi pengembangan sarana prasarana pesantren,
- memberikan akses beasiswa dan peningkatan kapasitas bagi santri,
- mendorong kolaborasi pesantren dengan dunia industri dan teknologi,
- serta mengakui peran kultural pesantren sebagai bagian integral dari wajah pendidikan Jakarta.
Dengan Perda Pesantren, Jakarta tidak hanya menata ruang hidup yang lebih sehat, tetapi juga memastikan keadilan pendidikan bagi anak-anak santri yang selama ini menjadi bagian penting dari denyut kehidupan kota.
Jalan ke depan: integrasi air, lingkungan, dan pendidikan
Fraksi PKB merekomendasikan agar RAPBD 2026 mengadopsi pendekatan disbursement-linked: anggaran dicairkan berdasarkan pencapaian indikator nyata. Misalnya, target pengurangan NRW 2 persen per tahun, penurunan PM2.5 kuartalan, berkurangnya titik genangan, serta implementasi afirmasi pendidikan berbasis Perda Pesantren.
Program air harus diintegrasikan dengan intervensi gizi dan sanitasi di wilayah rawan stunting. Sementara itu, program pendidikan harus menjangkau santri dengan afirmasi yang adil, sehingga pembangunan manusia Jakarta tidak meninggalkan kelompok manapun.
Penutup: RAPBD sebagai alat keadilan lingkungan dan sosial
Jakarta tidak boleh hanya menata gedung tinggi dan jalan tol. Kota ini harus menata napas warganya, kesehatan anak-anaknya, air yang mengalir di keran rumah tangga, dan pendidikan yang merata. RAPBD 2026 adalah kesempatan emas untuk mengubah arah pembangunan: dari sekadar menambal masalah, menjadi investasi jangka panjang bagi keadilan lingkungan dan sosial.
Transformasi PAM Jaya dapat menjadi game changer di sektor layanan dasar, sementara lahirnya Perda Pesantren akan menjadi tonggak keadilan pendidikan. Fraksi PKB akan terus mengawal agar RAPBD 2026 benar-benar menghadirkan Jakarta yang lebih bersih, lebih sehat, lebih berilmu, dan lebih adil. (***)
