Politik silaturahim sejatinya adalah politik kehadiran. Ia menjunjung tinggi tradisi sosial masyarakat Indonesia yang kian terkikis oleh budaya digital dan komunikasi instan. Saat medsos mengubah cara kita berinteraksi, PKB justru kembali menghidupkan “ngobrol di beranda”, “ngopi di warung”, dan “rawuh di majelis” sebagai ruang-ruang politik penuh makna.
Oleh: H. Tri Waluyo, SH. | Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta
PKBTalk24 | Jakarta ~ Di tengah riuhnya musim politik yang semakin hari terasa semakin pragmatis, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru memilih jalan yang berbeda. Bukan jalan pintas, bukan pula jalan transaksional. PKB DKI Jakarta dengan sadar menempuh jalan sunyi yang kami sebut sebagai “politik silaturahim” — sebuah pendekatan politik berbasis kehadiran, kedekatan, dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat.
Ini bukan sekadar jargon. Dalam kegiatan Pendidikan Kader Loyalis PKB Jakarta di Puncak, Bogor (Sabtu, 26 Juli 2025), saya tegaskan kembali bahwa politik silaturahim adalah satu-satunya jalan terbaik untuk memperbesar basis, memperluas konstituen, dan memperkuat suara partai secara kongkrit. Bukan lewat uang, bukan dengan amplop, tapi lewat pintu rumah rakyat — yang kami ketuk dengan sopan, kami duduk dengan rendah hati, dan kami dengarkan dengan tulus.
Mengapa ini penting? Karena politik silaturahim sejatinya adalah politik kehadiran. Ia menjunjung tinggi tradisi sosial masyarakat Indonesia yang kian terkikis oleh budaya digital dan komunikasi instan. Saat medsos mengubah cara kita berinteraksi, PKB justru kembali menghidupkan “ngobrol di beranda”, “ngopi di warung”, dan “rawuh di majelis” sebagai ruang-ruang politik penuh makna.
Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi. Pragmatisme politik telah menjadi budaya, bahkan diabsahkan dengan istilah yang populer di jalanan: NPWP — “Nomor Piro Wani Piro”. Kalimat itu tak lagi asing bagi siapa pun yang pernah mencalonkan diri dalam pemilu. Uang menjadi bahasa universal dalam relasi politisi dan pemilih. Seolah-olah suara rakyat bisa dibeli, dan demokrasi cukup ditebus dengan receh.
Saya katakan dengan tegas: politik seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga membahayakan.
Bayangkan jika politik uang kita anggap seperti “pesugihan” — mencari kekuasaan secara instan, tapi ada “tumbal” yang harus dibayar. Dan sayangnya, tumbal pertama biasanya adalah rakyat sendiri. Mereka yang menjual suaranya, akan kehilangan wakil yang sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasinya. Lalu, elit yang membeli suara itu pun akan mencari cara untuk balik modal — biasanya dengan cara-cara yang tak kalah merugikan publik.
Inilah lingkaran setan demokrasi uang. Dan inilah yang kami lawan.
Sebagai politisi PKB dari Dapil Jakarta Utara, saya mengajak seluruh kader PKB — terutama peserta Pendidikan Kader Loyalis — untuk tidak terjebak dalam arus pragmatisme ini. Kita mungkin kalah modal, kalah pamor, tapi kita tidak boleh kalah prinsip.
Sebab hanya dengan jalan yang benar, kita bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dengan benar pula. Dan politik silaturahim adalah jembatan nilai itu — ia menghubungkan kekuasaan dengan kepedulian, antara ideologi dan realitas, antara elite dan akar rumput.
Ini bukan soal idealisme kosong. Ini adalah ikhtiar merawat demokrasi yang bermartabat. Dan PKB, insyaAllah, akan terus menjadi pelopornya.
Mari terus hadir, menyapa, mendengar, dan memperjuangkan. Karena politik sejatinya adalah seni hadir — bukan hanya di masa kampanye, tapi setiap hari, di tengah rakyat. (***)
________
H. Tri Waluyo, SH. adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB. Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan politik kebajikan, dekat dengan konstituen akar rumput, serta aktif mendorong kaderisasi dan penguatan ideologi partai di internal PKB Jakarta.
